Selasa, 27 Juni 2017 

Raperdasus Alokasi Dana Otsus Disinkronkan

14/12/2015 – 17:01

MANOKWARI (Radar Sorong) – DPR  Papua Barat mulai melakukan pembahasan Raperdasus (Rancangan Peraturan Daerah Khusus) tentang  Pengalokasian Dana Otonomi Khusus dan Raperdasi tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota DPR Papua Barat. Kedua Raperdasus/Raperdasi ini, Sabtu (12/12) dibawa dalam rapat Bapperda (Badan Pembuat Peraturan Daerah) DPR PB.

‘’Ada rapat Bapperda untuk bahas Raperdasus tentang Pe­ngalokasian Dana Otsus. Dibahas untuk singkronisasi antara draf dari Pemerintah Provinsi Papua Barat yang dise­rahkan ke DRP Papua Barat,’’ ujar anggota DPR Pa­pua Barat, John Dimara kepada Koran ini, Minggu (13/12).

Komisi B DPR PB, lanjut John Dimara, juga melakukan pembobotan terhadap Raperdasus tentang Pengalokasian Dana Otsus tersebut. ‘’Hasil pembobotannya kita serahkan ke Bapperda  untuk dibahas lebih lanjut,’’ kata politisi Hanura ini.

Pada waktu bersamaan,DPR PB membahas Raperdasi tentang Protokoler Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPR PB. Ia berharap, pembahasan 3 Raperdasus/Raperdasi yang dinilai krusial da­pat segera disahkan menjadi Perdasus/Perdasi. ‘’Ini ur­gen sekali untuk kita selesaikan pada masing sidang tahun ini,’’ katanya.

Selain 3 Raperdasus tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRPB, Pengalokasian Dana Otsus dan Raperdasi tentang Protokoler Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPR Papua Barat, DPR PB dan pihak eksekutif juga sedang membahas KUA/PPAS 2016. Dewan mengagendakan, pa­ling lambat, 18 Desember ketiga Raperdasus dan RAPBS 2016 dapat ditetapkan.

‘’Ya,minggu ini sudah mulai pembahasan-pembahasan. Ini sudah mau akhir tahun, se­hing­ga dalam minggu ini ketiga Raperdasus dan RAPBD 2016 sudah disahkan. Masih ada tahap selanjutnya dikonsul­ta­sikan dengan pemerintah pusat,’’ tuturnya.

Seperti diketahui,pekan lalu, pada pembukan Rapat Pa­ripurna, DPR PB dan Pemprov Papua Barat menyetujui membahas 3 Raperdasus. Dua Raperdasus, yakni tentang pe­ngalokasian dana Otsus dan tata cara pemilihan anggota MRPB merupakan hak inisiatif eksekutif sedangkan Raperdasi tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota DPR Papua Barat merupakan hak inisiatif DPR PB.