Senin, 26 Juni 2017 

PENGARAHAN UMUM KEPALA AUDITORAT VI.B BPK TENTANG PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

25/09/2015 – 17:49

Pengarahan LKPD

Kamis, 17 September 2015, Dalam rangka memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan perangkat daerah di Provinsi Papua Barat tentang pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat mengadakan kegiatan “Pengarahan Umum Tentang Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang disampaikan oleh Kepala Auditorat VI.B Badan Pemeriksa Keuangan Ir. Adi Sudibyo, M.M.

Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi, wakil Gubernur Papua Barat, Irene Manibui, Sekretaris Daerah Papua Barat, Nataniel Mandacan, Para Kabag dan Kabid, dan seluruh bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Bertempat di auditorium BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, acara dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat, Dali Mulkana sekaligus memberikan arahan pembuka. Acara yang dipandu oleh pembawa acara kebanggaan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, Yonice Arlince Kambu dilanjutkan dengan acara pokok yaitu pengarahan dari Kepala Audutorat VI.B BPK.

Dalam pengarahannya Kepala Auditorat VI.B BPK menjelaskan tentang fungsi dan tugas BPK sebagai lembaga audit negara dalam melakukan pemeriksaan, yang salah satunya adalah pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. “Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan”. Kata Kepala Auditorat VI.B BPK. Lebih lanjut dalam pemaparannya Adi Sudibyo menjelaskan secara normatif tentang Pemeriksaan Laporan Keuangan dan output berupa pemberian opini oleh BPK.

Acara dilanjutkan dengan arahan dari Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh wakil Gubernur, Irene Manibui. Dalam arahannya wakil Gubernur Papua Barat  memberikan aprsiasi kepada BPK atas keberhasilannya dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara secara akuntabel dan transparan. “BPK telah mampu mendorong pemerintah daerah untuk lebih tertib, transparan, dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara/daerah,” ungkap Irene.

Dalam kesempatan acara yang sangat berbahagia tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk selalu menjaga komunikasi dengan BPK bila terdapat masalah dalam pengelolaan keuangan. Serta untuk memulihkan beberapa kasus kerugian daerah yang ada, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan mengadakan sidang TPTGR.

Selepas pengarahan oleh Wakil Gubernur Papua Barat, acara dilanjutkan dengan sesi  tanya jawab dan ditutup dengan doa.