Minggu, 21 April 2019 

Pemerintah Provinsi dan 7 Pemerintah Daerah di Papua Barat Menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2018 (Unaudited) kepada BPK

04/04/2019 – 17:57

Penyerahan LKPD TA 2018 (Unaudited) Provinsi Papua Barat

 

Manokwari (31 Maret 2019) – Sampai dengan akhir Maret 2019, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat telah menerima 8 (delapan) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 (Unaudited). Dimulai dari Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Wondama, Manokwari, Kaimana, Sorong Selatan, dan Tambrauw.

 

Acara tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Kalan lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. Seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diserahkan oleh Pimpinan Daerah Masing-masing atau yang mewakili dan diterima langsung oleh Kepala Sub Auditorat I BPK Perwakilan Prov. Papua Barat, Warsaya.

 

Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2018 (Unaudited) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa Laporan Keuangan disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

 

Dengan diterimanya 8 (delapan) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 (Unaudited) tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan melaksanakan pemeriksaan lanjutan (pemeriksaan terinci) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 (Unaudited) pada awal April.

 

Penyerahan LKPD TA 2018 (Unaudited) Kabupaten Raja Ampat

 

Penyerahan LKPD TA 2018 (Unaudited) Kabupaten Teluk Wondama dan Manokwari

 

Penyerahan LKPD TA 2018 (Unaudited) Kabupaten Kaimana

 

Penyerahan LKPD TA 2018 (Unaudited) Kabupaten Sorong Selatan

 

Penyerahan LKPD TA 2018 (Unaudited) Kabupaten Sorong

 

Penyerahan LKPD TA 2018 (Unaudited) Kabupaten Tambrauw